topmetro.news – Pengamat politik Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menilai upaya pencitraan membangun opini positif sosok Gubernur Sumut Edy Rahmayadi oleh Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Sumut Hasban Ritonga terkesan ‘blunder’.
“Pernyataan Hasban yang mengungkap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi merasa nyaman karena bekerja tidak di bawah tekanan tertentu adalah upaya pencitraan terhadap sosok orang nomor satu di Sumut. Sayangnya kok malah jadi ‘blunder’,” kata Sutrisno kepada pers, Senin (29/5/2023).
Masyarakat, kata mantan anggota DPRD Sumut ini, malah akan bertanya-nyata, apa yang maksud dengan bekerja tidak di bawah tekanan tertentu itu. “Tekanan apa maksudnya. Itu yang harus dijelaskan ke publik,” ucapnya.
Atau, kata Sutrisno kemungkinan masyarakat malah menilai jajaran ASN di lingkungan Pemprov Sumut suka berleha-leha. Bekerja santai. Bahkan tidak punya target yang dicanangkan dalam RPJMD, karena tidak merasa ada tekanan dari pimpinan.
“Jadi ya pantas saja, semua program hingga saat ini terkesan jalan di tempat dan banyak masalah,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Padahal sebut Sutrisno, jika para ASN Pemprov Sumut bekerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD), pastinya ada target-terget kerja dan tentunya berakhir dengan evaluasi. ASN harus mampu dan siap bekerja di bawah tekanan. Bahkan ditempatkan di mana pun.
Apalagi menjelang tahun 2024 begitu banyak agenda kegiatan Pemprov Sumut, terkait tahun politik. Juga agenda Pekan Olahraga Nasional (PON), di mana Sumut akan menjadi tuan rumah.
Lamban dan Banyak Masalah
Faktanya sampai saat ini, semua progres kesiapan terkesan masih jalan di tempat dan cenderung banyak masalah.
“Untuk PON misalnya, masih terganjal persoalan lahan yang bersengketa dengan hukum. Padahal di lokasi lahan yang bakal dibangun stadion utama itu nantinya akan digelar perhelatan penutupan PON,” ungkap Sutrisno.
Sutrisno menyayangkan jika masih ada pejabat di OPD yang nyaman bekerja tidak di bawah tekanan. Apalagi setelah mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Rp50 sampai Rp60 juta per bulan. “Apa mungkin ia nyaman karena tidak merasa bekerja di bawah tekanan. Karena kerja nggak kerja pun dapat Rp50 juta per bulan,” kata Sutrisno.
Untuk itu Sutrisno berharap agar pihak-pihak yang berkepentingan bisa lebih selektif dalam membangun citra Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Terutama yang berkaitan dengan kinerja OPD di lingkungannya.
Apalagi Edy yang juga mantan pejabat TNI berpangkat jendral, kata Sutrisno, pastilah merupakan sosok yang tegas dan punya disiplin tinggi. “Jadi tidak perlu lagi dibangun narasi-narasi terkait sosok Edy Rahmayadi yang malah bisa jadi blunder,” ucap Sutrisno.
penulis | Erris JN
